Dimuat di kolom Opini Batam Pos edisi 11 Februari 2014
Oleh: Pangki T. Hidayat
Peneliti di Bulaksumur Empat, Yogyakarta.
Peneliti di Bulaksumur Empat, Yogyakarta.
Penulis juga Alumni S1 PGSD, FIP, UNY
Sudah 68 tahun, pers mengawal perjalanan demokrasi
dinegara ini. Kala itu, pada tanggal 9 Februari 1946 beberapa wartawan
berkumpul di Societeit Sasana Soeka, Surakarta atau yang kini lebih
dikenal dengan sebutan Monumen Pers Nasional. Dari perkumpulan tersebut,
kemudian dibentuklah organisasi para jurnalis yang disebut Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI). Sejak saat itu, tanggal 9 Februari kemudian
ditetapkan sebagai hari kelahiran PWI dan sekaligus dijadikan sebagai
Hari Pers Nasional (HPN) melalui Surat Keputusan Presiden No. 5 Tahun
1985. Seiring berjalannya hal tersebut, berbagai kekerasan pun turut
mewarnai perjalanan pers nasional. Bahkan, tak jarang muncul korban jiwa
akibat dari pemberitaan yang disampaikan kepada publik. Misalnya saja,
kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis Harian
Bernas di Yogyakarta), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi di
Kalimantan Barat) dan Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press). Juga ada
Muhammad Jamaluddin (jurnalis kamera TVRI), Ersa Siregar (jurnalis RCTI)
dan Herliyanto (jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa
Timur). Diakui atau tidak, pers mempunyai peran signifikan dalam
membentuk opini publik. Tak jarang, akibat dari pemberitaan pers yang
bertubi-tubi sebuah kasus bisa menjadi prioritas utama penegak hukum.
Bahkan kasus yang telah lama terkubur, jika pers kembali memberitakan
secara bertubi-tubi, niscaya kasus tersebut akan dibuka kembali.
Pasca reformasi, kebebasan pers secara hukum diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pers. Undang-undang ini mempertegas bahwa pers tidak bisa diintervensi dalam hal apapun terkait penyajian pemberitaan. Hal ini mempertegas posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi (fourth estate), selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun agaknya, dewasa ini peran pers mulai bergeser. Banyak dijumpai penggunaan pers untuk kalangan tertentu, semisal kampanye “terselubung” partai politik tertentu. Hal ini jelas menjadikan posisi pers menjadi abu-abu dimata masyarakat. Dalam pasal 3 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Pers dijelaskan bahwa, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta lembaga ekonomi. Kemudian, dalam pasal 6 disebutkan bahwa peranan pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebhinekaan. Fungsi dan Peranan pers tersebut jelas mustahil diwujudkan jika pers bersifat partisan atau memihak kelompok tertentu.
Ditahun politik ini, peranan pers sangat diperlukan untuk menjaga proses sebelum dan pasca ritual elektoral, April 2014 mendatang. Hal ini tak lepas dari peran pers yang juga sebagai penjaga kondusifitas bangsa. Dalam hal ini, pers harus mampu bersikap secara bijak, dan tidak hanya tunduk pada kepentingan pemilik modal. Bukan menjadi rahasia umum lagi jika di ritual elektoral 2014 mendatang, beberapa diantaranya diikuti oleh para pemilik media massa besar, sebut saja Surya Paloh dengan Metro TV-nya, Aburizal Bakrie dengan TV One dan ANTV-nya, dan Hary Tanoe dengan MNC groupnya. Oleh sebab itu, pers harus mampu menunjukkan positioning-nya secara jelas. Artinya, pers tidak boleh dalam posisi yang abu-abu atau bahkan menitik beratkan pada kepentingan tertentu. Pers harus mampu menyajikan fungsinnya dengan baik sesuai yang telah diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tersebut.
Kontrol Terhadap Pers
Pers saat ini, jauh berbeda dengan pers di zaman orde baru, maupun di zaman orde lama. Kini, pers merupakan lembaga yang powerfull dan tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun, termasuk oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadikan kerisauan hati penulis. Alih-alih menyajikan berita yang berimbang dan akurat, pers kini telah berevolusi menjadi tangan kanan para pemilik modal, yang tak lain kebanyakanan juga merangkap sebagai politikus. Artinya, tagline Hari Pers Nasional (HPN) 2014 yakni pers sehat, rakyat berdaulat, bisa saja hanya menjadi sebuah wacana. Peluang terjadinya hal tersebut sangat besar mengingat pers kini tak lagi bisa dikontrol. Selain itu, cukup banyak pula oknum jurnalis yang sering kali membuat berita tanpa memperhatikan etika jurnalistik. Oleh sebab itu, diperlukan kearifan dan kematangan berfikir insan pers untuk benar-benar menjalankan praktik jurnalistik dalam koridor yang benar. Kepentingan pemilik modal ataupun kepentingan kelompok tertentu, hendaknya tidak dibawa-bawa keranah jurnalis secara berlebihan. Karena, hal ini tentu saja akan menjadikan informasi yang disajikan menjadi tidak akurat dan berimbang.
Seyogianya, tagline HPN 2014 yang secara seremonial dipusatkan diperingati di bengkulu ini tidak hanya menjadi sebatas wacana semata. Orientasi kearah tagline pers sehat, rakyat berdaulat secara nyata harus mampu diwujudkan melalui pembenahan undang-undang sehingga kepentingan pemilik modal tidak sepenuhnya mempengaruhi indepensi pers nasional. Keleluasaan pemilik modal dalam mempengaruhi obyektifitas pemberitaan pers jelas menyebabkan pers menjadi tidak sehat. Ditahun politik ini, pers secara nyata memegang peranan penting dalam menentukan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, pers nasional harus benar-benar bersih dari kepentingan pemilik modal maupun kepentingan golongan tertentu. Sehingga, kedaulatan rakyak yang diwujudkan melalui pers yang sehat benar-benar murni berasal dari suara rakyat itu sendiri.(*)
Pasca reformasi, kebebasan pers secara hukum diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pers. Undang-undang ini mempertegas bahwa pers tidak bisa diintervensi dalam hal apapun terkait penyajian pemberitaan. Hal ini mempertegas posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi (fourth estate), selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun agaknya, dewasa ini peran pers mulai bergeser. Banyak dijumpai penggunaan pers untuk kalangan tertentu, semisal kampanye “terselubung” partai politik tertentu. Hal ini jelas menjadikan posisi pers menjadi abu-abu dimata masyarakat. Dalam pasal 3 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Pers dijelaskan bahwa, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta lembaga ekonomi. Kemudian, dalam pasal 6 disebutkan bahwa peranan pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebhinekaan. Fungsi dan Peranan pers tersebut jelas mustahil diwujudkan jika pers bersifat partisan atau memihak kelompok tertentu.
Ditahun politik ini, peranan pers sangat diperlukan untuk menjaga proses sebelum dan pasca ritual elektoral, April 2014 mendatang. Hal ini tak lepas dari peran pers yang juga sebagai penjaga kondusifitas bangsa. Dalam hal ini, pers harus mampu bersikap secara bijak, dan tidak hanya tunduk pada kepentingan pemilik modal. Bukan menjadi rahasia umum lagi jika di ritual elektoral 2014 mendatang, beberapa diantaranya diikuti oleh para pemilik media massa besar, sebut saja Surya Paloh dengan Metro TV-nya, Aburizal Bakrie dengan TV One dan ANTV-nya, dan Hary Tanoe dengan MNC groupnya. Oleh sebab itu, pers harus mampu menunjukkan positioning-nya secara jelas. Artinya, pers tidak boleh dalam posisi yang abu-abu atau bahkan menitik beratkan pada kepentingan tertentu. Pers harus mampu menyajikan fungsinnya dengan baik sesuai yang telah diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tersebut.
Kontrol Terhadap Pers
Pers saat ini, jauh berbeda dengan pers di zaman orde baru, maupun di zaman orde lama. Kini, pers merupakan lembaga yang powerfull dan tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun, termasuk oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadikan kerisauan hati penulis. Alih-alih menyajikan berita yang berimbang dan akurat, pers kini telah berevolusi menjadi tangan kanan para pemilik modal, yang tak lain kebanyakanan juga merangkap sebagai politikus. Artinya, tagline Hari Pers Nasional (HPN) 2014 yakni pers sehat, rakyat berdaulat, bisa saja hanya menjadi sebuah wacana. Peluang terjadinya hal tersebut sangat besar mengingat pers kini tak lagi bisa dikontrol. Selain itu, cukup banyak pula oknum jurnalis yang sering kali membuat berita tanpa memperhatikan etika jurnalistik. Oleh sebab itu, diperlukan kearifan dan kematangan berfikir insan pers untuk benar-benar menjalankan praktik jurnalistik dalam koridor yang benar. Kepentingan pemilik modal ataupun kepentingan kelompok tertentu, hendaknya tidak dibawa-bawa keranah jurnalis secara berlebihan. Karena, hal ini tentu saja akan menjadikan informasi yang disajikan menjadi tidak akurat dan berimbang.
Seyogianya, tagline HPN 2014 yang secara seremonial dipusatkan diperingati di bengkulu ini tidak hanya menjadi sebatas wacana semata. Orientasi kearah tagline pers sehat, rakyat berdaulat secara nyata harus mampu diwujudkan melalui pembenahan undang-undang sehingga kepentingan pemilik modal tidak sepenuhnya mempengaruhi indepensi pers nasional. Keleluasaan pemilik modal dalam mempengaruhi obyektifitas pemberitaan pers jelas menyebabkan pers menjadi tidak sehat. Ditahun politik ini, pers secara nyata memegang peranan penting dalam menentukan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, pers nasional harus benar-benar bersih dari kepentingan pemilik modal maupun kepentingan golongan tertentu. Sehingga, kedaulatan rakyak yang diwujudkan melalui pers yang sehat benar-benar murni berasal dari suara rakyat itu sendiri.(*)
Dimuat di kolom Opini Malut Post edisi 11 Februari 2014
